SOPPENG — Pelaksanaan Rembuk Pendidikan Kabupaten Soppeng berlanjut ke hari kedua dengan pembahasan yang semakin mengerucut pada isu pemerataan tenaga pendidik dan penguatan sumber daya manusia (SDM). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Soppeng, Kamis (2/4/2026), menghadirkan berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan.
Forum ini diinisiasi oleh Dinas Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng dan diikuti oleh kepala sekolah tingkat SMP se-Kabupaten Soppeng serta perwakilan kepala SD dari sejumlah kecamatan, di antaranya Liliriaja, Donri-Donri, Citta, dan Lalabata.
Dalam sesi pemaparan, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, Dr. Nur Alim, menyoroti tantangan utama yang masih dihadapi, yakni belum meratanya distribusi guru di setiap satuan pendidikan. Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah tenaga pengajar, tetapi juga menyangkut efektivitas proses belajar mengajar.
Senada dengan itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng, Dr. Nurmal Idrus, mengungkapkan bahwa secara kuantitas, daerah ini justru mengalami kelebihan sekitar 130 guru. Namun, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan, di mana beberapa wilayah masih kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan ini dinilai berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang belum optimal.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menekankan pentingnya langkah konkret dalam menata kembali distribusi guru. Ia menyebutkan bahwa pemerintah daerah akan melakukan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik secara berkala agar penempatan guru lebih proporsional.
Menurutnya, penumpukan guru di satu wilayah tidak hanya merugikan sistem pendidikan, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan guru, terutama terkait pemenuhan jam mengajar dan sertifikasi.
Selain membahas distribusi tenaga pendidik, Bupati juga menilai rembuk pendidikan sebagai wadah strategis untuk menyatukan persepsi antara pemerintah dan para praktisi pendidikan di lapangan. Forum ini dianggap mampu menjembatani kesenjangan informasi yang selama ini kerap terjadi.
Di akhir kegiatan, seluruh masukan dan hasil diskusi dari rembuk pendidikan akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi Dewan Pendidikan. Rekomendasi tersebut nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran ke depan.
0 Komentar