Ketidakhadiran kepala daerah yang juga dikenal sebagai kader Golkar itu menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat dan internal partai. Namun, Suwardi Haseng menegaskan bahwa dirinya tidak dapat hadir karena sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta.
Selain itu, ia mengaku tidak menerima undangan resmi dari panitia penyelenggara kegiatan, yakni DPD II Golkar Soppeng. Menurutnya, apabila undangan diterima sebelumnya, maka pemerintah daerah dapat menugaskan wakil bupati ataupun perwakilan lainnya untuk menghadiri acara tersebut.
Dalam pelaksanaan kegiatan konsolidasi tersebut, tidak terlihat adanya agenda resmi yang melibatkan sambutan dari unsur Pemerintah Kabupaten Soppeng. Kondisi itu berbeda dengan pelaksanaan konsolidasi Golkar di sejumlah daerah lain di Sulawesi Selatan yang turut menghadirkan kepala daerah maupun perwakilan pemerintah setempat.
Situasi tersebut kemudian menjadi bahan perbincangan sejumlah kader dan pengamat politik lokal. Pasalnya, Kabupaten Soppeng selama ini dikenal sebagai salah satu daerah dengan basis dukungan kuat terhadap Partai Golkar di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Sulsel, Muhiddin M Said, dalam arahannya menekankan pentingnya menjaga kekompakan dan soliditas kader dalam menghadapi dinamika politik ke depan.
Ia juga mengingatkan pentingnya membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen, termasuk pemerintah daerah, guna memperkuat posisi partai di tengah masyarakat.
Absennya kepala daerah dalam forum konsolidasi tersebut pun dinilai sebagian pihak sebagai hal yang cukup jarang terjadi, mengingat hubungan antara struktur partai dan kader yang berada di pemerintahan biasanya berjalan beriringan dalam agenda-agenda politik daerah.
0 Komentar