SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng terus mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah hingga ke tingkat desa. Upaya tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Watansoppeng dan pemerintah desa se-Kabupaten Soppeng.
Penandatanganan kerja sama berlangsung di Aula Kantor Cabang BRI Watansoppeng, Rabu (25/2/2026). Kegiatan ini turut disaksikan langsung oleh Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, bersama sejumlah pejabat pemerintah daerah serta perwakilan pemerintah desa.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan sebelumnya antara Pemerintah Kabupaten Soppeng dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait penyediaan layanan jasa perbankan yang telah disepakati pada 22 Desember 2025.
Dalam kesempatan itu, penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Soppeng, Dipa, bersama BOH BRI Soppeng, Rahmatulloh Habibi.
Rahmatulloh Habibi menjelaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memperkuat layanan perbankan bagi pemerintah desa, khususnya dalam mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
Menurutnya, BRI memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas keuangan desa, termasuk pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“BRI berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi pemerintah daerah dan desa dalam menghadirkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern dan berbasis digital,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerja sama ini juga menjadi bagian dari dukungan BRI terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan wilayah birokrasi yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Melalui penerapan sistem pembayaran digital, khususnya dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menutup celah potensi kebocoran anggaran.
Digitalisasi tersebut juga diproyeksikan memberi dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sistem pembayaran non-tunai yang terintegrasi memungkinkan proses pelaporan dan pengawasan keuangan desa dilakukan lebih cepat, akurat, dan transparan.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah dan BRI yang dinilainya sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan desa.
Ia menegaskan bahwa kerja sama ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemerintah desa di Kabupaten Soppeng untuk mendorong pembangunan yang lebih efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pengelolaan keuangan desa harus semakin profesional dan transparan agar pembangunan berjalan lebih cepat dan tepat sasaran,” kata Suwardi.
Menurutnya, penerapan sistem digital dalam tata kelola keuangan kini menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Transformasi digital dinilai penting untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah Kabupaten Soppeng pun optimistis kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah desa dan sektor perbankan, sekaligus menjadi langkah penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
0 Komentar