Breaking News

Golkar Tegaskan Mekanisme Musda, Diskresi Tak Otomatis Antar Kandidat ke Kursi Ketua

SULSEL – Penerbitan surat diskresi oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kepada sejumlah kandidat yang akan bertarung dalam Musyawarah Daerah (Musda) di Sulawesi Selatan menjadi perhatian dalam dinamika internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

Sedikitnya lima diskresi telah diterbitkan untuk mengakomodasi kandidat di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Soppeng, Jeneponto, Luwu Utara, dan Kepulauan Selayar. Sementara satu daerah lainnya belum diungkapkan secara terbuka.

Ketua Koordinator Bidang Komunikasi dan Media DPD I Partai Golkar Sulsel, M. Arfandy Idris, menjelaskan bahwa diskresi merupakan kewenangan DPP untuk memberikan kelonggaran terhadap kandidat yang belum memenuhi persyaratan tertentu dalam proses pencalonan.

Kebijakan tersebut sekaligus menjadi bentuk persetujuan agar kandidat yang bersangkutan tetap dapat mengikuti kontestasi Musda.

Namun, menurut Arfandy, munculnya nama seorang kandidat dalam surat diskresi tidak bisa dimaknai sebagai penetapan atau jaminan untuk menduduki jabatan ketua DPD II.

Diskresi hanya membuka pintu pencalonan. Setelah itu, kandidat tetap harus melewati seluruh mekanisme organisasi dan bersaing mendapatkan dukungan dari pemilik suara.

Dengan kata lain, keputusan DPP memberikan kesempatan untuk bertarung, tetapi hasil akhir tetap bergantung pada proses Musda dan kekuatan konsolidasi masing-masing kandidat.

Arfandy juga mengingatkan bahwa dukungan dari struktur partai di tingkat kecamatan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan arah persaingan. Karena itu, setiap kandidat tetap dituntut membangun komunikasi politik dan memperkuat basis dukungan di internal partai.

Untuk memperjelas posisi diskresi dalam mekanisme pencalonan, Arfandy mengangkat pengalaman Musda Golkar Sulsel pada periode sebelumnya.

Kala itu, dua figur, Supriansa dan Taufan Pawe, sama-sama memperoleh diskresi untuk maju dalam perebutan kursi Ketua DPD I Golkar Sulsel. Keduanya tetap mengikuti tahapan pemilihan, hingga akhirnya Taufan Pawe keluar sebagai pemenang.

Pengalaman tersebut menjadi gambaran bahwa diskresi bukanlah keputusan final mengenai siapa yang akan memimpin partai, melainkan instrumen untuk memberikan kesempatan kepada kandidat mengikuti kompetisi.

Dengan terbitnya lima surat diskresi untuk Musda di tingkat kabupaten, dinamika politik internal Golkar di sejumlah daerah diperkirakan semakin menarik. Khusus di Soppeng, perhatian kini tertuju pada bagaimana kandidat memanfaatkan peluang tersebut untuk membangun konsolidasi dan mengamankan dukungan dari struktur partai.

Pada akhirnya, restu DPP menjadi modal awal, tetapi legitimasi kepemimpinan tetap harus diperjuangkan melalui mekanisme organisasi dan dukungan suara dalam Musda.


Baca Juga

0 Komentar

© Copyright 2022 - JEJAK REALITA