SOPPENG — Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Sebanyak 52 inovasi berhasil dihimpun untuk mengikuti Innovative Government Award (IGA) 2026 setelah proses penjaringan resmi berakhir pada 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB.
Puluhan inovasi tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah hingga pemerintahan desa. Dinas Kesehatan tercatat menjadi instansi dengan kontribusi terbanyak, yakni 30 inovasi. Disusul Dinas Pendidikan sebanyak 12 inovasi dan Dinas P3AP2KB dengan lima inovasi.
Sementara itu, Dinas PUPR menyumbangkan dua inovasi. Adapun Dinas PTSPNakertrans, Bappelitbangda serta Desa Tellu LimpoE masing-masing mengajukan satu inovasi.
Keikutsertaan tersebut menjadi gambaran bahwa upaya pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Soppeng mulai tumbuh di berbagai sektor. Tidak hanya perangkat daerah, pemerintah desa juga mulai mengambil peran dalam menghadirkan terobosan yang dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Andi Agus Nongki, S.IP., M.Si., menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penjaringan inovasi.
Menurutnya, puluhan inovasi tersebut merupakan bentuk kreativitas perangkat daerah, unit kerja maupun pemerintah desa dalam mencari pendekatan baru terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
“Terima kasih dan apresiasi kepada seluruh inovator yang telah berkontribusi. Setiap inovasi yang diajukan menunjukkan adanya ikhtiar untuk terus memperbaiki pelayanan dan penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses pengembangan inovasi tidak semestinya berhenti pada tahap pelaporan untuk mengikuti IGA. Setiap inovasi perlu dijaga keberlangsungannya, dikembangkan dan diarahkan agar menghasilkan manfaat yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Andi Agus, banyaknya inovasi yang terhimpun memang menjadi capaian positif, namun jumlah tersebut bukan menjadi satu-satunya tolok ukur. Aspek implementasi, keberlanjutan, manfaat serta dampak yang dihasilkan harus menjadi perhatian pada tahapan selanjutnya.
“Yang kita harapkan bukan sekadar banyaknya inovasi yang dilaporkan. Lebih penting lagi memastikan inovasi tersebut berjalan, berkelanjutan dan memberikan manfaat serta dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam mendukung proses pengelolaan inovasi, Bappelitbangda Soppeng menggunakan SIMDARA (Sistem Informasi Database Riset dan Inovasi Daerah). Platform tersebut berfungsi sebagai wadah untuk menghimpun sekaligus mengelola data inovasi dan dokumen pendukung sebelum proses pengajuan ke aplikasi IGA.
Kepala Bidang Litbang Bappelitbangda Kabupaten Soppeng, Andi Dewi Siswati, SE., menjelaskan bahwa setiap inovasi yang masuk terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan data yang disampaikan memiliki kelengkapan dokumen serta memenuhi indikator yang diperlukan dalam pengukuran inovasi daerah.
“Data yang masuk kami periksa kelengkapan dan kesesuaiannya dengan indikator pengukuran. Termasuk melihat bukti implementasi, keberlanjutan, manfaat dan dampak yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurut Andi Dewi, keberadaan SIMDARA memberikan keuntungan dalam membangun basis data inovasi daerah yang lebih terstruktur. Dokumentasi yang terintegrasi juga dapat menjadi bahan dalam proses pembinaan, pemantauan dan evaluasi inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah ruang yang perlu diperkuat. Salah satunya adalah pengembangan inovasi yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar.
Dalam pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID), enam urusan wajib pelayanan dasar menjadi bagian dari aspek mandatori. Keenamnya meliputi pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
Karena itu, perangkat daerah yang menangani Standar Pelayanan Minimal (SPM) didorong lebih aktif mengidentifikasi berbagai inovasi yang telah diterapkan maupun yang sedang dikembangkan.
“Kami mendorong OPD pelaksana SPM untuk lebih aktif mengidentifikasi inovasi yang sudah dan sedang dilaksanakan. Selanjutnya inovasi tersebut perlu didokumentasikan, dilengkapi data dukung, serta diukur manfaat dan dampaknya,” tutur Andi Dewi.
Penguatan tersebut dinilai penting agar inovasi yang telah berjalan tidak luput dari pendataan. Terutama inovasi pada sektor pelayanan dasar yang memiliki hubungan langsung dengan peningkatan kualitas layanan masyarakat.
Setelah tahap penjaringan selesai, proses penilaian IGA 2026 masih berlanjut. Pengukuran terhadap data inovasi dijadwalkan berlangsung pada September hingga Oktober 2026.
Selanjutnya, daerah yang masuk dalam daftar nominator akan mengikuti tahapan presentasi kepala daerah pada November. Proses kemudian dilanjutkan dengan validasi lapangan yang dijadwalkan pada akhir November.
Puncak rangkaian IGA 2026 direncanakan berlangsung pada awal Desember 2026 di Provinsi Sumatera Barat melalui agenda penganugerahan Innovative Government Award.
Bagi Kabupaten Soppeng, terkumpulnya 52 inovasi menjadi modal awal untuk terus memperkuat ekosistem inovasi pemerintahan. Bappelitbangda akan melanjutkan pembinaan, koordinasi, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap inovasi yang telah terdata.
Pengelolaan melalui SIMDARA juga diharapkan mampu memastikan setiap inovasi memiliki dokumentasi dan data dukung yang kuat.
Ke depan, tantangannya bukan hanya menghadirkan lebih banyak inovasi, tetapi memastikan setiap terobosan benar-benar diterapkan secara konsisten, mampu bertahan dan memberikan perubahan yang terukur bagi masyarakat.
Dengan demikian, inovasi tidak sekadar menjadi bagian dari penilaian IGA, tetapi dapat menjadi instrumen nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Soppeng.
0 Komentar