Breaking News

Pemkab dan Polres Soppeng Perkuat Kolaborasi Cegah Karhutla

SOPPENG — Ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kabupaten Soppeng mulai diantisipasi lebih serius memasuki musim kemarau. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan sejumlah instansi terkait memperkuat sistem deteksi dini agar kemunculan titik panas tidak berkembang menjadi kebakaran yang meluas.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang digelar Polres Soppeng di Aula Tantya Sudhirajati, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis (27/8/2026).

Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng yang hadir dalam kegiatan tersebut meminta seluruh unsur di lapangan tidak menunggu kondisi memburuk sebelum bertindak.

Menurutnya, keberadaan hotspot harus menjadi peringatan awal. Begitu titik panas terdeteksi, langkah penanganan perlu segera dilakukan sehingga potensi kebakaran dapat diputus sejak dini.

Kondisi cuaca menjadi salah satu alasan penguatan kewaspadaan tersebut. Sejumlah wilayah di Soppeng telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21 hari hingga lebih dari 60 hari.

Situasi yang semakin kering membuat material di lahan dan kawasan hutan lebih mudah terbakar. Api yang semula kecil juga berpotensi cepat membesar apabila tidak segera ditangani.

Suwardi meminta perangkat pemerintah hingga tingkat desa dan kelurahan memperkuat pemantauan wilayah masing-masing. Informasi mengenai titik panas maupun indikasi kebakaran harus segera diteruskan kepada unsur yang memiliki kemampuan melakukan penanganan.

Jangan Tunggu Api Membesar

Dalam rakor tersebut, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya mengubah pola penanganan dari respons setelah kejadian menjadi pencegahan sejak awal.

Arahan ini sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong setiap daerah melakukan tindakan cepat terhadap hotspot sebelum berubah menjadi titik api yang lebih besar.

Selain pengawasan, pencegahan juga diarahkan pada sumber potensi kebakaran yang berasal dari aktivitas manusia.

Masyarakat, petani dan pelaku usaha pertanian maupun perkebunan diingatkan untuk tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering.

Pemerintah daerah juga diminta terus melakukan sosialisasi mengenai risiko pembakaran lahan serta konsekuensi hukum bagi pihak yang sengaja menyebabkan kebakaran.

Hal tersebut menjadi bagian dari tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2026 yang menegaskan larangan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja serta pentingnya penegakan hukum terhadap pelanggaran.

Polres Bagi Soppeng Menjadi Tiga Rayon

Untuk mempercepat respons ketika terjadi kondisi darurat, Polres Soppeng menyiapkan pola kerja berbasis rayon.

Wilayah Kabupaten Soppeng dibagi menjadi tiga rayon sebagai bagian dari strategi Satgas Karhutla.

Rayon I mencakup Kecamatan Lalabata, Lilirilau dan Ganra. Rayon II meliputi Marioriawa dan Donri, sementara Rayon III terdiri atas Kecamatan Liliriaja, Citta dan Marioriwawo.

Pembagian tersebut dimaksudkan agar koordinasi dan mobilisasi personel dapat dilakukan lebih cepat sesuai lokasi kejadian.

Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H., menekankan bahwa kesiapan menghadapi Karhutla harus dibangun sebelum kejadian berlangsung.

Ia meminta informasi sekecil apa pun mengenai potensi kebakaran segera ditindaklanjuti, bukan menunggu sampai kondisi menjadi sulit dikendalikan.

Menurutnya, Bhabinkamtibmas dan Babinsa memiliki peran penting karena berada dekat dengan masyarakat dan wilayah binaannya.

Keduanya diharapkan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga aktif memberikan pemahaman kepada warga mengenai aktivitas yang dapat memicu kebakaran.

Dengan demikian, sistem pencegahan tidak hanya bergantung pada personel pemadam ketika kebakaran terjadi, tetapi melibatkan masyarakat sejak tahap paling awal.

Deteksi Dini Dimulai dari Wilayah

Rakor tersebut juga mempertemukan berbagai unsur yang memiliki peran dalam penanganan Karhutla.

Hadir Kajari Soppeng Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H., perwakilan Dandim 1423/Soppeng, Pengadilan Negeri Watansoppeng, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, DPRD Soppeng, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, KPH Walanae Soppeng, para Kapolsek dan Danramil, camat, lurah, kepala desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, ORARI serta unsur terkait lainnya.

Masing-masing unsur memiliki peran berbeda, tetapi diarahkan pada tujuan yang sama: memastikan informasi mengenai potensi Karhutla bergerak cepat dari lapangan ke pihak yang dapat mengambil tindakan.

Dalam forum tersebut juga disampaikan sejumlah paparan mengenai kondisi wilayah dan potensi kerawanan Karhutla. Materi antara lain berasal dari Kasat Intelkam Polres Soppeng, Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel, BPBD Kabupaten Soppeng dan KPH Walanae Soppeng.

Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui sesi tanya jawab untuk menyamakan langkah dan memperjelas pola koordinasi antarlembaga.

Bagi pemerintah daerah, keberhasilan pencegahan Karhutla tidak hanya ditentukan oleh kesiapan peralatan atau personel. Kecepatan memperoleh informasi dari wilayah juga menjadi faktor penting.

Karena itu, desa dan kelurahan menjadi salah satu mata rantai utama dalam sistem deteksi dini.

Masyarakat yang mengetahui kondisi wilayahnya diharapkan segera melaporkan apabila melihat aktivitas pembakaran yang mencurigakan maupun munculnya tanda-tanda kebakaran.

Mencegah Sebelum Menjadi Bencana

Dengan kondisi kemarau yang berpotensi panjang dan kering, Soppeng memilih memperkuat kewaspadaan sebelum kejadian membesar.

Pesan yang muncul dari rakor tersebut cukup jelas: hotspot harus segera ditangani, pembakaran lahan harus dicegah, dan koordinasi lapangan harus berjalan cepat.

Tiga rayon yang disiapkan Polres Soppeng menjadi salah satu upaya untuk memastikan respons dapat dilakukan berdasarkan wilayah kerja yang lebih terarah.

Sementara itu, peran pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan bersama Bhabinkamtibmas serta Babinsa menjadi penting dalam menjaga agar potensi kebakaran dapat diketahui sedini mungkin.

Jika pencegahan berjalan sejak dari tingkat paling bawah, peluang untuk menghentikan kebakaran sebelum meluas menjadi lebih besar.

Bagi Soppeng, menghadapi Karhutla bukan sekadar persoalan memadamkan api. Tantangan utamanya justru memastikan api tidak pernah mendapat kesempatan untuk berkembang menjadi bencana.


Baca Juga

0 Komentar

© Copyright 2022 - JEJAK REALITA