JejakRealita.- Soppeng -Pemerintah Kabupaten Soppeng mulai mematangkan arah pembangunan dan kebijakan anggaran tahun depan. Hal itu ditandai dengan penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 oleh Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Soppeng, Rabu (29/7/2026).
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Soppeng, H. Naspidin, turut dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, para camat, lurah, kepala desa, serta sejumlah tamu undangan.
Dalam pemaparannya, Bupati Suwardi menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi pijakan awal penyusunan APBD 2027 sekaligus arah kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan agar selaras dengan target pembangunan Kabupaten Soppeng.
Untuk tahun 2027, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 4,83 hingga 6,12 persen. Sementara angka kemiskinan diharapkan turun menjadi 5,84–6,19 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka diproyeksikan berada pada kisaran 2,67–2,95 persen. Adapun PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp82,97 juta hingga Rp83,89 juta, sedangkan Indeks Pembangunan Manusia diproyeksikan meningkat menjadi 74,75–75,36 poin.
Dari sisi keuangan daerah, pendapatan Kabupaten Soppeng pada 2027 diperkirakan mencapai Rp949,88 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sekitar Rp743,12 miliar. Sementara kebutuhan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp950,67 miliar.
Selain itu, pemerintah juga memperkirakan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp30 miliar. Dana tersebut akan diimbangi dengan kewajiban pengeluaran pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan pokok utang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp20,04 miliar dan penyelesaian utang daerah senilai Rp9,16 miliar.
Meski optimistis terhadap capaian pembangunan, Bupati Suwardi mengakui kondisi fiskal daerah masih menghadapi tantangan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup besar, sementara ruang fiskal yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Soppeng akan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memperkuat efisiensi penggunaan anggaran, serta memastikan setiap program pembangunan memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Melalui pembahasan KUA-PPAS bersama DPRD, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh proses penyusunan APBD 2027 dapat berjalan efektif dan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih berkualitas, transparan, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
0 Komentar